Tak ada seorang pun menyalakan sebuah lampu demi menyembunyikannya dibalik pintu;

Tujuan dari sebuah lampu adalah menciptakan lebih banyak cahaya, untuk membuka mata orang-orang,

untuk mengungkapkan keajaiban-keajaiban di sekelilingnya

“The Witch of Portobello, Paolo Coelho”

1. Latar belakang

Undang-Undang Pornografi (sebelumnya saat masih berbentuk rancangan bernama Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi, disingkat RUU APP, dan kemudian menjadi Rancangan Undang-Undang Pornografi) adalah suatu produk hukum berbentuk undang-undang yang mengatur mengenai pornografi (dan pornoaksi pada awalnya). UU ini disahkan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR pada 30 Oktober 2008

Selama pembahasannya dan setelah diundangkan, UU ini maraknya mendapatkan penolakan dari masyarakat. Masyarakat Bali berniat akan membawa UU ini ke Mahkamah Konstitusi. Gubernur Bali Made Mangku Pastika bersama Ketua DPRD Bali Ida Bagus Wesnawa dengan tegas menyatakan menolak Undang-Undang Pornografi ini. Ketua DPRD Papua Barat Jimmya Demianus Ijie mendesak Pemerintah untuk membatalkan Undang-Undang Pornografi yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPRdan mengancam Papua Barat akan memisahkan diri dari Indonesia. Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya menolak pengesahan dan pemberlakuan UU Pornografi.

2. Masa Perancangan

  • Pembahasan akan RUU APP ini sudah dimulai sejak tahun 1997 di DPR. Dalam perjalanannya draf RUU APP pertama kali diajukan pada 14 Februari 2006 dan berisi 11 bab dan 93 pasal.
  • Pada draf kedua, beberapa pasal yang kontroversial dihapus sehingga tersisa 82 pasal dan 8 bab. Di antara pasal yang dihapus pada rancangan kedua adalah pembentukan badan antipornografi dan pornoaksi nasional. Selain itu, rancangan kedua juga mengubah definisi pornografi dan pornoaksi. Karena definisi ini dipermasalahkan, maka disetujui untuk menggunakan definisi pornografi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu porne (pelacur) dan graphos (gambar atau tulisan) yang secara harafiah berarti “tulisan atau gambar tentang pelacur”. Definisi pornoaksi pada draft ini adalah adalah “upaya mengambil keuntungan, baik dengan memperdagangkan atau mempertontonkan pornografi”.
  • Dalam draf yang dikirimkan oleh DPR kepada Presiden pada 24 Agustus 2007, RUU ini tinggal terdiri dari 10 bab dan 52 pasal. Judul RUU APP pun diubah sehingga menjadi RUU Pornografi. Ketentuan mengenai pornoaksi dihapuskan. Pada September 2008, Presiden menugaskan Menteri Agama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan untuk membahas RUU ini bersama Panitia Khusus DPR. Dalam draf final yang awalnya direncanakan akan disahkan pada 23 September 2008, RUU Pornografi tinggal terdiri dari 8 bab dan 44 pasal.

3. Definisi Pornografi

  • Wikipedia

“Pornografi (dari bahasa Yunani πορνογραφία pornographia – secara harafiah tulisan tentang atau gambar tentang pelacur) (kadang kala juga disingkat menjadi “porn,” “pr0n,” atau “porno”) adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual, mirip, namun berbeda dengan erotika, meskipun kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian. Pornografi dapat menggunakan berbagai media – teks tertulis maupun lisan, foto-foto, ukiran, gambar, gambar bergerak (termasuk animasi), dan suara seperti misalnya suara orang yang bernapas tersengal-sengal. Film porno menggabungkan gambar yang bergerak, teks erotik yang diucapkan dan/atau suara-suara erotik lainnya, sementara majalah seringkali menggabungkan foto dan teks tertulis. Novel dan cerita pendek menyajikan teks tertulis, kadang-kadang dengan ilustrasi. Suatu pertunjukan hidup pun dapat disebut porno”

  • RUU APP

“Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika” sementara pornoaksi adalah “perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum””

  • UU Pornografi

“Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.”

  • Kamus Besar Bahasa Indonesia

“Pornografi adalah: penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks”

4. Tujuan Undang-Undang Pornografi:

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan:

a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;

b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;

c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;

d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan

e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Jika membaca tujuan UU Pornografi ini, saya rasa hampir seluruh masyarakat Indonesia akan setuju. Mungkin yang keberatan dengan tujuan UU ini adalah orang yang memang “bergerak di bidang Pornografi”.

5. Kontroversi UU Pornografi:

a. UU ini mengandung atau memuat kata-kata atau kalimat yang ambigu, tidak jelas, atau bahkan tidak bisa dirumuskan secara absolut.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1) Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

BAB II LARANGAN DAN PEMBATASAN

Pasal 4

1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat:

a.  persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

Penjelasan: “persenggamaan yang menyimpang” antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat dan binatang, oral seks, anal seks, lesbian, homoseksual.

b. kekerasan seksual;

Penjelasan: “kekerasan seksual” antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan, pemerkosaan.

c.  masturbasi atau onani;

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau

Penjelasan: “mengesankan ketelanjangan” adalah penampakan tubuh dengan menunjukkan ketelanjangan yang menggunakan penutup tubuh yang tembus pandang.

e. alat kelamin.

2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau

d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

  • Pasal 1(1): kalimat “materi seksualitas” terlalu ambigu dan akan memiliki banyak sekali pengertian, dan menganggap karya manusia, seperti syair dan tarian (gerak tubuh) di muka umum, sebagai pornografi. Kalimat “membangkitkan hasrat seksual atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat” bersifat relatif dan berbeda di setiap ruang, waktu, maupun latar belakang.

Karena itu diperlukan tambahan peraturan yang memberikan pendefinisian yang jelas, sehingga tidak akan terdapat ambiguitas ketika menafsirkan Undang-Undang ini.

  • Pasal 4(1.d): “ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”. Mungkin dapat diartikan bahwa pertunjukan budaya yang mempertunjukkan pakaian sedikit terbuka akan dilarang, Jika melihat pada bagian penjelasan UU Pornografi dijelaskan bahwa “mengesankan ketelanjangan adalah penampakan tubuh dengan menunjukkan ketelanjangan yang menggunakan penutup tubuh yang tembus pandang“, serta jika kita melihat kembali tujuan dari UU ini yaitu: “menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya” terjadi pertentangan dalam hal ini. Dalam keseluruhan UU ini memang tidak tercantum dengan jelas hal-hal yang mengatur pertunjukan budaya yang menampilkan pakaian yang sedikit terbuka. Karena itu pemerintah perlu memberikan peraturan tambahan atau penjelasan tambahan mengenai hal ini, agar tidak terjadi perbedaan pendapat. Mungkin rumusan pada pasal 14 perlu diubah menjadi “Penggunaan bahan-bahan yang berkenaan dengan materi seksualitas boleh dilakukan terbatas untuk kepentingan dan yang berkaitan dengan pendidikan, seni dan budaya, adat istiadat, dan upacara ritual tradisional.”

Lalu bagaimana dengan orang yang menggunakan bikini di pantai?apakah akan terjerat pasal ini? Saya tidak menemukan satu ayat dan penjelasan dalam Undang-Undang ini yang menjelaskan tentang hal ini. Namun coba lihat kembali tujuan UU ini yaitu: “menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya“. Apakah bikini adalah salah satu seni dan budaya Indonesia?

“The bikini was invented by French engineer Louis Réard in 1946 and he named it after Bikini Atoll in the Pacific, the site of the Operation Crossroads nuclear weapon test on July 1, 1946. The Monokini, a bikini variant, derives its name as a back formation from bikini, interpreting the first syllable as the Latin prefix bi- meaning “two” or “doubled”, and substituting for it mono- meaning “one”.”.

Ternyata bikini berasal dari budaya barat, bukan budaya asli Indonesia yang notabene adalah budaya timur. Saya menarik kesimpulan bahwa seni dan budaya Indonesia tidak dirugikan dengan adanya UU ini. Lalu pakaian apakah yang harus dikenakan perempuan jika ingin berenang? Mungkin anda bisa mencoba “burqini”, Burqini adalah pakaian renang yang dapat menutupi bagian tubuh namun juga cukup ringan dipakai berenang.

burgini

  • Pasal 4(1.e): “alat kelamin”. Dalam UU ini tiidak ada penjelasan tentang pengertian alat kelamin. Menurut Wikipedia: “Alat kelamin, genital, atau organ seksual adalah semua bagian anatomis tubuh pada makhluk hidup yang terlibat dalam reproduksi seksual dan membentuk sistem reproduksi pada suatu organisme kompleks. Pada jantan, organ yang terlibat antara lain adalah penis dan skrotum, sedangkan pada betina, organ yang terlibat adalah antara lain adalah vulva dan vagina“.

Jika kita menggunakan pengertian Wikipedia untuk menjelaskan arti dari “alat kelamin”, maka UU ini menjadi sedikit bermasalah untuk daerah seperti papua yang rata-rata penduduknya masih menggunakan koteka atau malah tidak menggunakan sehelai pakaian pun. Untuk daerah seperti ini, kita sebaiknya kembali melihat kepada tujuan UU, sehingga seharusnya pemerintah perlu memutuskan apakah ada “pengecualian” untuk daerah tertentu  atau pemerintah akan memperjelas arti mempertunjukkan “alat kelamin” yang tercantum dalam Undang-Undang ini. Pada pasal pembatasan atau pengecualian ini tidak perlu menggunakan istilah pornografi karena bisa menimbulkan anggapan yang keliru bahwa kebiasaan dan budaya di daerah tertentu yang sudah ada sejak dulu dikategorikan sebagai pornografi. Padahal, masyarakat setempat tidak menganggapnya demikian.

Untuk daerah lainnya seperti Bali (yang merupakan daerah pariwisata) pasal ini seharusnya tidak bermasalah, karena secara moral, bangsa Indonesia akan setuju bahwa mempertunjukkan “alat kelamin” didepan umum adalah dilarang atau tidak sopan.

b. Sebagian aktivis perempuan berpendapat bahwa Undang-Undang ini menyudutkan perempuan, UU ini menganggap bahwa kerusakan moral bangsa disebabkan karena kaum perempuan tidak bertingkah laku sopan dan tidak menutup rapat-rapat seluruh tubuhnya dari pandangan kaum laki-laki. Pemahaman ini menempatkan perempuan sebagai pihak yang bersalah. Perempuan juga dianggap bertanggungjawab terhadap kejahatan seksual.

Well, berhubung saya adalah seorang laki-laki maka untuk menanggapi hal ini saya menganggap perempuan adalah sebagai berikut:

  • Perempuan adalah suatu mahluk yang diciptakan Tuhan dengan sempurna, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sama dengan ciptaan Tuhan lainnya.
  • Perempuan adalah juga Individu yang indah dan unik serta mempunyai peranan tersendiri, peranan yang khusus di dalam kehidupan ini.
  • Siapa perempuan adalah bagaimana si perempuan itu sendiri memandang dan menghargai dirinya dan bagaimana orang lain memandang pribadi yang bersangkutan, walaupun hal ini tidak terlalu penting untuk dipikirkan. Banyak perempuan yang mencari identitas dirinya secara berlebihan untuk agar bisa diterima di masyarakat atau suatu kumpulan kelompok tertentu. Hal ini biasanya terjadi di masa-masa puber ataupun pada perempuan dewasa yang masih sibuk dengan banyak masalah identitas. Pendeknya, siapapun kita sebagai perempuan, identitas kita adalah sebagai ciptaan Tuhan, dan Tuhan sendiri sangat mengasihi dan peduli pada kita, bagaimanapun kita memandang diri kita.
  • Perempuan adalah juga mahluk yang senang bersosialisasi, karena itu juga oleh sebagian perempuan digolongkan sebagai salah satu bentuk dalam mengungkapkan emosi dan perasaannya. Perempuan suka berbicara dan ingin didengarkan.
  • Tubuh wanita memang diibaratkan bagai suatu dunia yang penuh dengan kejutan. Menakjubkan. Banyak pelukis-pelukis memakai wanita sebagai object, karena dianggap bisa merepresentasikan keindahan itu. Jarang pelukis memakai object laki-laki ya kecuali untuk hal-hal tertentu.
  • Keindahan itu bukan hanya fisik saja. Banyak yang menghubungkan antara keindahan dan kecantikan. Cantik belum tentu indah bukan? Banyak pula perempuan masa kini lebih mengandalkan kecantikan luar saja. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi cantik.
  • Banyak pertanyaan muncul, kenapa sih wanita rela melakukan segala hal untuk cantik? Hal ini sesuai dengan hukum permintaan. Adanya permintaan yang datangnya dari laki-laki kalau perempuan cantik itu dinilai dari fisik; kulit putih, hidung mancung, bibir tipis seksi, mulus dan badan langsing. Karena alasan inilah wanita mau mengorbankan tubuhnya demi untuk memenuhi permintaan pasar.
  • Semua wanita pasti ingin dianggap menarik, namun definisi menarik kembali lagi ke individu masing-masing.
  • Perempuan-perempuan di kota besar sudah sedikit terhanyut arus mode.

UU Pornografi melihat perempuan sebagai pelaku tindakan pornografi yang dapat terkena jeratan hukuman jika memang dia melakukan kegiatan “pornografi” dengan kemauan dan kesadarannya sendiri. Namun dapat pula dilihat sebagai object yang harus dilindungi jika dia tidak mau atau dipaksa melakukan kegiatan “pornografi” tersebut. Untuk kasus pertama, Jika perempuan itu melakukannya dengan kemauan sendiri, secara moral memang dia bersalah dan UU ini mengatur tindak pidananya. Selain perempuan tersebut yang mendapatkan hukuman, para pelaku yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi juga akan dikenakan tindakan pidana. Untuk kasus yang pertama ini perempuan memang bisa dianggap sebagai pelaku namun harap diingat, bahwa yang akan mendapatkan pidana tidak hanya perempuan itu saja, semua pihak yang terlibat akan terancam terkena hukuman pidana.

Namun sedikit lain permasalahannya, jika sebagian perempuan merasa dengan adanya UU Pornografi ini kebebasannya untuk berekspresi dalam hal berpakaian akan dibatasi. Sebagian perempuan mungkin akan merasa bahwa sekarang mereka tidak dapat menggunakan pakaian yang “sedikit terbuka”. Walaupun belum ada batasan yang jelas dalam UU ini yang mengatur tentang cara berpakaian (baik untuk perempuan maupun untuk laki-laki), namun rasanya akan sangat sulit menentukan batasan-batasan tersebut. Karena tiap orang memiliki definisi tersendiri tentang arti kata “terbuka” dalam hal berpakaian. Selain itu pengaruh mode dari negara lain juga sangat mempengaruhi cara berpakaian perempuan di Indonesia. Jadi untuk permasalahan yang satu ini, pemerintah harus benar-benar dapat menemukan batasan yang sesuai tentang cara berpakaian.

c. Negara dianggap terlalu ikut campur dalam urusan pribadi warga negaranya.

Dari sudut pandang hukum, UU Pornografi dinilai telah menabrak batas antara ruang hukum publik dan ruang hukum privat. Hal ini tercermin dari penggebirian hak-hak individu warga yang seharusnya dilindungi oleh negara sendiri. Seharusnya persoalan yang diatur UU ini adalah masalah yang benar-benar mengancam kepentingan publik, seperti komersialisasi dan eksploitasi seks pada perempuan dan anak, penyalahgunaan materi pornografi yang tak bertanggung jawab, atau penggunaan materi seksualitas di ruang publik.

d.  Banyak pihak yang masih menganggap bahwa UU Pornografi yang baru disahkan adalah sama dengan RUU APP

Dalam draft awal RUU APP (anti pornografi dan porno aksi) terdapat 11 bab dan 93 pasal, sedangkan dalam UU Pornografi hanya terdapat 8 bab dan 44 pasal. Karena itu terdapat perbedaan yang cukup besar antara keduanya.

Pornografi dalam rancangan pertama didefinisikan sebagai “substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika” sementara pornoaksi adalah “perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum”.

Pada draf kedua, beberapa pasal yang kontroversial dihapus, di antara pasal yang dihapus pada rancangan kedua adalah pembentukan badan antipornografi dan pornoaksi nasional. Selain itu, rancangan kedua juga mengubah definisi pornografi dan pornoaksi.

Pada RUU Pornografi, defisini pornografi disebutkan dalam pasal 1: “Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.” Definisi ini menggabungkan pornografi dan pornoaksi pada RUU APP sebelumnya, dengan memasukkan “gerak tubuh” kedalam definisi pornografi.

6. Pihak yang mendukung dan menolak UU Pornografi:

a. Pihak yang Mendukung:
  • Fraksi di DPR: FPKS, FPAN, FPD, FPG, FPBR, FPPP, dan FKB
  • Ormas: MUI, ICMI, FPI, MMI, dan Hizbut Tahrir
  • LSM: Aliansi Selamatkan Anak (ASA)
  • dll
b.  Pihak yang menolak:
  • Fraksi di DPR yang melakukan walk out: FPDIP dan FPDS
  • aktivis perempuan (feminisme), seniman, artis, budayawan, dan akademisi
  • dll

7. Keadaan Pornografi di Indonesia

Seorang peneliti dari sebuah universitas di Jakarta menyebutkan bahwa angka aborsi di Indonesia 2,2 juta setahunnya. Maknanya setiap 15 detik seorang calon bayi di suatu tempat di negeri kita meninggal. 80% anak-anak 9-12 tahun terpapar pornografi, situs porno di internet naik lebih sepuluh kali lipat, lalu 40% anak-anak kita yang lebih dewasa sudah melakukan hubungan seks pra-nikah. Sementara anak-anak di Amerika Serikat dilindungi oleh 6 Undang-undang, anak-anak kita belum, karena undang-undangnya belum ada. KUHP yang ada tidak melindungi mereka karena kunonya. 100,000 (seratus ribu) situs porno Indonesia di internet. Di Singapura , Malaysia , Korea Selatan situs porno diblokir pemerintah untuk terutama melindungi anak-anak dan remaja. Pemerintah kita tidak melakukan hal yang sama.

Pembuatan dan peredaran gambar serta video porno di Indonesia sudah sangat marak, Gambar kemungkinan telah mencapai ribuan, sedangkan yang berformat video movie telah mencapai lebih dari 500an. Dari kenyataan bahwa yang muncul ke ruang publik sebenarnya banyak yang merupakan video yang dibuat satu dua tahun sebelumnya, artinya video yang dibuat pada tahun ini, kemungkinan baru akan muncul ke masyarakat satu dua tahun yang akan datang. Yang lebih memperhatinkan lagi berkenaan dengan para pelakunya. Disamping sebagai profesi terhormat dalam pandangan masyarakat, yakni guru, PNS, pegawai swasta, anggota DPR baik pusat maupun daerah, serta kepala daeran dan aktivis keormasan, yang lebih dominan adalah kalangan muda. 90% dari 500 lebih video porno yang telah beredar, dilakukan oleh para remaja yang 100% merupakan orang asli Indonesia. Remaja tersebut masih berstatus mahasiswa atau pelajar. Bahkan yang lebih memprihatinkan semakin hari kecenderungan pelaku atau korban bugil depan kamera semakin muda, yakni pelajar SMP.

Indonesia masuk dalam survey toptenreview.com sebagai Negara urutan ketujuh diduni yang terbanyak mengakses pornografi dengan kata kunci “sex” di mesin-mesin pencari (search engine) internet. Indonesia secara laten menjadi Negara kedua di asia yang melegalkan industry pornografi, dengan salah satu buktinya adalah memberi tempat berpraktek nya lisensu maupun representasi perusahaan international yang core-businessnya pornografi diantaranya yang mengemuka adalah Playboy (Playboy Enterprise), Maxim serta Stuff (Dennis Publishing) serta FHM (fhm.com).

8. UU ini akan bisa diterapkan atau hanya sebatas pada UU saja?

Untuk menjalankan suatu Undang-Undang pemerintah perlu mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang pelaksanaan UU tersebut.  Namun bisa saja Undang-Undang ini tidak akan pernah bisa berjalan, jika PP yang mengatur tentang Undang-Undang tersebut selalu diganjal.  Selain itu UU ini tidak mungkin berdiri sendiri, mengingat perlu dilengkapi dengan UU lain yang sudah ada seperti KUHP (pasal dan ayat berapa), UU Perlindungan Anak (pasal dan ayat berapa), UU Pers (pasal dan ayat berapa), dan UU lain yang terkait. Hal ini penting untuk memperkuat posisi UU Pornografi.

9. Referensi: