Pemikiran


Kematian Dwiyanto Wisnugroho ketika ospek Ikatan Mahasiswa Geodesi (IMG) hari minggu 8 February 2009 di Gunung Batu masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun pihak ITB sendiri sudah mengambil beberapa langkah yang kemungkinan akan diambil. Langkah-langkah yang kemungkinan bakal diambil oleh bapak rektor ITB tercinta bapak Prof. Djoko Santoso diantaranya adalah:

  1. memberhentikan kepala program geodesi (kabar2ny sih ini kaprodi yang pro sama mahasiswa).
  2. Men DO kan Kahim, Danlap, Kakad dan pembekuan himpunan
  3. tidak menerima mahasiswa geodesi baru dalam 1 tahun bahkan mengancam membubarkan prodi geodesi.
  4. memblacklist alumni geodesi
  5. Psikotes seluruh mahasiswa GD
  6. Menyalahkan orang tua mahasiswa karena tidak bisa menjaga anaknya

Yang gw ga ngerti itu implikasi dari kejadiaan ini. Gw baca point 1-6, trus gw berfikir apa ga tralu cepet ngeluarin keputusan kaya gitu. Kok jadi kaya over react dari seorang Rektor (yang sepertinya sedang mencari jalan menjadi mentri) untuk menyelamatkan mukanya sendiri ya??Hasil penyelidikan dari pihak kepolisian belum keluar, jadi belum tau siapa yg salah. Tapi aneh bin ajaib si rektor ITB tercinta ini sudah mengeluarkan beberapa langkah over react nya yg menjurus ke kesimpulan bahwa kejadian ini adalah salah satu pihak (padahal mungkin saja itu sebuah musibah murni). (more…)

Dwi Yanto mahasiswa baru Geodesi dan Geomatika ITB tewas ketika mengikuti ospek di daerah Gunung Batu Bandung. Penyebab tewasnya Dwi sendiri sampai saat ini masih diselidiki pihak kepolisian. Banyak rumor yang beredar diantara para mahasiswa ITB penyebab kematian Dwi, diantaranya karena serangan jantung, Overdosis Panadol, kelelahan, dll. Itu semua masih rumor yang belum terbukti kebenarannya, karena itu masih menunggu penjelasan pihak berwenang untuk penyebab kematiannya.

Untuk para mahasiswa dan alumni ITB kata OSPEK / OS / MPAB/ Kaderisasi mungkin sudah sering mereka dengar, dan pasti mereka sudah pernah merasakannya sendiri. Untuk para alumni-alumni tua mungkin OS jaman mereka sungguh liar dan brutal, namun sejak beberapa tahun yang lalu sebenarnya OSPEK sudah dilarang di ITB. Kalaupun ada kegiatan itu hanya satu hari dan diadakan didalam kampus, itu sangat berbeda sekali dari OSPEK tahun-tahun yang lalu dimana OSPEK bisa sampai satu tahun dan bisanya intensif dan pelantikannya diadakan di luar kampus. (more…)

Gencarnya kegiatan kampanye para calon legislatif mengikuti pemilu 2009, ternyata telah mendongkrak harga konstituen di Jawa Tengah. Seperti layaknya harga bawang merah atau cabe keriting, patokan praktik politik uang di tingkat masyarakat rawan fluktuasi. Saat ini dana sumbangan berada di kisaran terendah Rp 5.000 per orang hingga Rp 50.000 per orang.

wah..wah..sekarang ternyata bukan fluktuasi harga barang-barang kebutuhan pokok saja yang harus diperhatikan oleh para caleg tetapi mereka sekarang harus juga memperhatikan fluktuasi harga “politik uang”…

Dampaknya bisa ditebak, setiap kali ada kegiatan pertemuan atau silaturahmi dengan warga yang terkait pemilu, caleg harus bisa memberikan dana untuk keperluan kampanye. “Ini praktik wajar tapi justru merepotkan caleg yang tidak siap anggaran besar,” ujar Sukirman, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jateng.

Ini baru kurang ajar…apa benar praktik politik uang sekarang ini sudah pantas dibilang ga wajar??apa memang semua caleg pasti melakukan politik uang??kalo memang ini sudah wajar…wah, sudah bisa dibayangkan gimana nantinya kelakuan para caleg itu setelah terpilih. Karena untuk dipilih membutuhkan modal, maka ia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan aspirasi rakyat “modal beserta tambahan bunga” nya kembali…

Apa benar politik seperti itu??apa benar semua politisi Indonesia seperti itu??apa sekarang prinsip ekonomi sudah menjadi dasar para politisi Indonesia??

sumber:

http://www.kompas.com/read/xml/2009/02/02/19583235/Caleg.Mulai.Pusing..Masyarakat.Mata.Duitan

Tak ada seorang pun menyalakan sebuah lampu demi menyembunyikannya dibalik pintu;

Tujuan dari sebuah lampu adalah menciptakan lebih banyak cahaya, untuk membuka mata orang-orang,

untuk mengungkapkan keajaiban-keajaiban di sekelilingnya

“The Witch of Portobello, Paolo Coelho”

1. Latar belakang

Undang-Undang Pornografi (sebelumnya saat masih berbentuk rancangan bernama Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi, disingkat RUU APP, dan kemudian menjadi Rancangan Undang-Undang Pornografi) adalah suatu produk hukum berbentuk undang-undang yang mengatur mengenai pornografi (dan pornoaksi pada awalnya). UU ini disahkan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR pada 30 Oktober 2008

Selama pembahasannya dan setelah diundangkan, UU ini maraknya mendapatkan penolakan dari masyarakat. Masyarakat Bali berniat akan membawa UU ini ke Mahkamah Konstitusi. Gubernur Bali Made Mangku Pastika bersama Ketua DPRD Bali Ida Bagus Wesnawa dengan tegas menyatakan menolak Undang-Undang Pornografi ini. Ketua DPRD Papua Barat Jimmya Demianus Ijie mendesak Pemerintah untuk membatalkan Undang-Undang Pornografi yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPRdan mengancam Papua Barat akan memisahkan diri dari Indonesia. Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya menolak pengesahan dan pemberlakuan UU Pornografi.

2. Masa Perancangan

  • Pembahasan akan RUU APP ini sudah dimulai sejak tahun 1997 di DPR. Dalam perjalanannya draf RUU APP pertama kali diajukan pada 14 Februari 2006 dan berisi 11 bab dan 93 pasal.
  • Pada draf kedua, beberapa pasal yang kontroversial dihapus sehingga tersisa 82 pasal dan 8 bab. Di antara pasal yang dihapus pada rancangan kedua adalah pembentukan badan antipornografi dan pornoaksi nasional. Selain itu, rancangan kedua juga mengubah definisi pornografi dan pornoaksi. Karena definisi ini dipermasalahkan, maka disetujui untuk menggunakan definisi pornografi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu porne (pelacur) dan graphos (gambar atau tulisan) yang secara harafiah berarti “tulisan atau gambar tentang pelacur”. Definisi pornoaksi pada draft ini adalah adalah “upaya mengambil keuntungan, baik dengan memperdagangkan atau mempertontonkan pornografi”.
  • Dalam draf yang dikirimkan oleh DPR kepada Presiden pada 24 Agustus 2007, RUU ini tinggal terdiri dari 10 bab dan 52 pasal. Judul RUU APP pun diubah sehingga menjadi RUU Pornografi. Ketentuan mengenai pornoaksi dihapuskan. Pada September 2008, Presiden menugaskan Menteri Agama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan untuk membahas RUU ini bersama Panitia Khusus DPR. Dalam draf final yang awalnya direncanakan akan disahkan pada 23 September 2008, RUU Pornografi tinggal terdiri dari 8 bab dan 44 pasal. (more…)